RANGKUMAN PKN BAB III

   A.    Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar

Negara

1.      Menelusuri Konsep Negara

Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu

organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan

melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan 3 (tiga)

unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:

a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir

b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa

c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstituttif.

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat

dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada

bentuk dan struktur organisasi negara

b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama

kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di

pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk

pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah

negara.

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang

ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara

tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang

bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk

negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin

dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu

negara.

2.      Menelusuri Konsep Tujuan Negara

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu

kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai

tujuan tersebut berbeda-beda bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan

yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan

dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu:

a. Aliran liberal individualis

Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus

dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan

bebas.

79

b. Aliran kolektivis atau sosialis

Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia

hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin/totaliter.

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2

(dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan

seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan

dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua)

pendekatan yaitu:

a. Pendekatan kesejahteraan

b. Pendekatan keamanan

3.      Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara

 Dasar negara dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum

negara. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang

sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan

bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan

dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang

menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu

sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 B.     Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar

Negara

Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena

pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun

yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh

dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh.

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil

dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai

dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang

peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif

bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum

harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan

pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

 C.     Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis

tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

 1.      Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik

Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam

proses kebangsaan Indonesia. 

 2.      Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan

pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945,

Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda,

Philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische grondslag

itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka.

 3.      Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode

2009--2014, 2013) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan

kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan

spiritualitas (yang bersifat vertical transcendental) dianggap penting sebagai

fundamental etika kehidupan bernegara. 

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan,

hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting

sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan

dunia. 

Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan

pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan

dunia yang lebih jauh. 

Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita

kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 

Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta

demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam

mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila,

yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai

makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara

pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

4.Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

mengkaji ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam

Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila

menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional.

Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik

bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam

suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan

lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila

merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan

mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang

banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam

infrastruktur politik (sektor masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan,

partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun

dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat

akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah

dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan

output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan

diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur

politik.

 D.    Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan

Pancasila sebagai Dasar Negara
1. Argumen tentang dinamika pancasila, Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). puncaknya pada kejadian G30S PKI.
2.Argumen tentang tantangan terhadap pancasila, Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara
1. Esensi dan Urgensi pancasila sebagai Dasar Negara,  Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945.
 2. Hubungan pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI
3. Hubungan pancasila dengan pembukaan UUD

Tugas Projek memberi pandangan sebagai mahasiswa tentang program 4 pilar dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam bentuk sebuah tulisan singkat. 
menurut pandangan saya terhadap 4 pilar MPR adalah fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya sebuah bangunan.maksudnya adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan.